Padang, Sumbarlivetv – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu langkah strategis yang akan diterapkan adalah pengalihan sistem pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ke layanan perbankan syariah yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (24/6/2026).
Maigus Nasir mengatakan, pengalihan pembayaran gaji ASN ke sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi ekonomi syariah di Kota Padang. Langkah itu juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan budaya lokal.
“Momentum Tahun Baru Islam harus menjadi titik awal perubahan cara berpikir dan tata kelola pemerintahan. Ketika sistem yang halal sudah tersedia, maka kita perlu menerapkannya secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sektor keuangan syariah, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transaksi ekonomi yang sesuai prinsip syariah di lingkungan pemerintahan.
Maigus menjelaskan, penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang memiliki landasan hukum yang kuat. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Daerah yang mengatur penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.
Karena itu, Pemko Padang akan terus mendorong berbagai program edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, akademisi, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam hingga perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.
“Dengan sinergi yang kuat, kita berharap pembangunan ekonomi syariah di Kota Padang dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tutupnya.
