Padang, Sumbarlivetv – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat menggelar workshop pertemuan lintas sektor pendukung klaster penanggulangan bencana di ZHM Premiere Hotel, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus mendorong lahirnya Standar Operasional Prosedur (SOP) klaster bencana pertama di Indonesia.
Sekretaris BPBD Sumbar, Ilham, didampingi Jatmoko selaku Team Leader Emergency Response Sumatera Barat, menyampaikan bahwa workshop yang berlangsung selama dua hari, sejak 20 hingga 21 April 2026, berjalan sukses dan menghasilkan capaian penting.
“Secara umum, target kegiatan telah tercapai. Kami berhasil memberikan pemahaman tentang sistem klaster kepada dinas, instansi, hingga lembaga seperti TNI dan Polri. Harapannya, ke depan akan tercipta koordinasi lintas sektor yang lebih baik dalam penanggulangan bencana,” ujar Jatmoko kepada awak media usai kegiatan.
Ia menjelaskan, sistem klaster merupakan platform pembagian tugas dalam penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan, penanganan pengungsi, pemulihan, kesehatan, logistik, hingga pendidikan. Sistem ini mengacu pada SK Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024.
Menurutnya, hingga saat ini SOP klaster secara nasional belum tersedia. Karena itu, inisiatif yang dimulai di Sumatera Barat diharapkan menjadi pionir.
“Jika SOP klaster ini berhasil dirumuskan, maka ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Kita berharap kegiatan ini menjadi inisiasi lahirnya SOP tersebut,” jelasnya.
Workshop ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sumbar, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, serta BPBD dari sembilan kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah mitra seperti Yayasan Clan International Indonesia, Simbar Kuli, IHCP, serta komunitas penggiat kebencanaan lainnya.
Jatmoko menegaskan, penguatan sistem klaster sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Dengan adanya klaster, pembagian tugas menjadi jelas, koordinasi lebih terarah, sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak bisa lebih cepat, tepat, dan akurat,” katanya.
BPBD Sumbar berharap workshop ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan berlanjut dengan langkah konkret, termasuk penyusunan SOP dan penguatan kapasitas di tingkat kabupaten/kota.
“Ini adalah titik awal untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan profesional di Sumatera Barat,” tutupnya.
Reporter: Bunga
